Who's Online
Ada 12 tamu sedang online


Our Partners
MGC
JTC
Nippon Koei
LAPI ITB
SMEC INTERNATIONAL


Jumlah Pengunjung



Artikel Favorit

 

 











 

 

home contact Us mail

Ability to Pay (ATP)/ Willingness to Pay (WTP)
Senin, 19 Januari 2009
Ability To Pay (ATP) adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya untuk transportasi dari pendapatan rutin yang diterimanya. Dengan kata lain ability to pay adalah kemampuan masyarakat dalam membayar ongkos perjalanan yang dilakukannya. Dalam studi ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ability to pay diantaranya:

1.      Besar penghasilan;
2.      Kebutuhan transportasi;
3.      Total biaya transportasi (harga tiket yang ditawarkan);
4.      Prosentase penghasilan yang digunakan untuk biaya transportasi;

Willingness To Pay
(WTP) adalah kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya. Pendekatan yang digunakan dalam analisis WTP didasarkan pada persepsi pengguna terhadap tarif dari jasa pelayanan angkutan umum tersebut. Dalam permasalahan transportasi WTP dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1.      Produk yang ditawarkan/disediakan oleh operator jasa pelayanan transportasi;
2.      Kualitas dan kuantitas pelayanan yang disediakan;
3.      Utilitas pengguna terhadap angkutan tersebut;
4.      Perilaku pengguna;

Dalam pelaksanaan untuk menentukan tarif sering terjadi benturan antara besarnya WTP dan ATP, kondisi tersebut selanjutnya disajikan secara ilustratif yang terdapat ....

Download selengkapnya
Terakhir diperbaharui ( Senin, 19 Januari 2009 )
Spin Off PT KA Dipercepat
Selasa, 05 Agustus 2008
Pemerintah mempercepat proses pemisahan (spin off) PT Kereta Api (KA) Daerah Operasi (Daop) I Jakarta menjadi awal Agustus 2008. Semula, spin off ini direncanakan dilakukan pada akhir tahun ini.''Spin off kelihatannya bukan akhir tahun ini, mungkin awal bulan depan,'' kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub), Wendy Aritenang, di Jakarta akhir pekan lalu.Percepatan pemisahan menjadi awal Agustus 2008 ini, kata Wendy, hanya terkait dengan aksi korporasinya. ''Sedangkan spin off dalam arti kata penyelenggaraan perkeretaapian, memang memerlukan proses yang agak lama.''


Pemisahan PT KA Daop I Jakarta yang meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Tangerang, dan Bekasi dari perusahaan induk, jelasnya, selain memberikan kesempatan kepada swasta dan pemerintah daerah setempat untuk berpartisipasi, sekaligus juga meningkatkan pelayanan kepada pengguna KA.Sejak Undang-undang No 23/2007 tentang Perkeretaapian berlaku, pola operator tunggal atau monopoli operator kereta api berakhir. Kini, yang ada adalah multioperator. ''Nah, di sini pemda dan swasta lainnya bisa terlibat. Jadi, silakan saja, bila Pemda DKI atau lainnya ikut nimbrung di bisnis perkeretaapian mulai dari penyedia sarana, prasarana hingga operator.''

Hal serupa, sambungnya, telah dimulai oleh salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Selatan yang membeli dua set kereta api untuk dioperasikan di lintas Kertapati-UNSRI tahun ini. ''Ini yang pertama di Indonesia,'' jelasnya. Terkait dengan urusan bisnis, ia mempersilakan pemda yang berminat menanamkan investasinya di sektor ini untuk melakukan hitung-hitungan bisnis dengan anak perusahaan PT KA tersebut. ''Silakan saja langsung, misalnya, soal operasional, bagi hasil, dan lainnya,'' katanya.


Lelang MRT

Sehubungan dengan rencana pembangunan fasilitas mass rapid transportation (MRT) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Sugiadi Waluyo, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses lelang penunjukkan konsultan engineering design.Sejauh ini, ungkapnya, ada tiga perusahaan konsultan asal Jepang yang telah menyampaikan proposal penawaran dalam lelang tersebut. Ketiga perusahaan konsultan itu adalah Pacific Consultant International, Nippon Koei, dan Katahira Group. ''Saat ini tim lelang kami sedang melakukan evaluasi terhadap proposal ketiganya,'' ujar Sugiadi.

Dirjen Perkerataapian Dephub, Wendy Aritenang, menambahkan, proses pengerjaan engineering design membutuhkan waktu 18 bulan. Sedangkan untuk pembangunan konstruksinya diperkirakan makan waktu tiga tahun.''Jadi, kalau bisa konsultannya diputuskan dalam 1-2 bulan ini, proses pengerjaan engineering design sudah bisa dimulai sekitar Oktober 2008,'' jelasnya.


Di Indonesia, MRT rencananya akan dibangun sepanjang 14,5 kilometer (km). Jalur MRT untuk tahap pertama ini menghubungkan Lebak Bulus-Dukuh Atas. Dari MRT sejauh 14,5 km, sepanjang 4,5 km di antaranya berada di bawah tanah (subway) yang dilengkapi dengan empat stasiun bawah tanah dan delapan stasiun di permukaan tanah.Proyek ini didanai dari pinjaman Japan Bank International Cooperation (JBIC) dengan bunga sebesar 0,4 persen per tahun dan masa pengembalian selama 30 tahun. Kewajiban pengembalian, sebesar 58 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 42 persen oleh pemerintah pusat.


Berdasarkan kesepakatan per 28 November 2006 antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, pembiayaan proyek ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, untuk studi engineering design dengan biaya sekitar 17,5 juta dolar AS. Kedua, untuk tahapan konstruksi proyek senilai kurang lebih 800 juta dolar AS.

Rel Ganda Patuguran-Purwokerto Mulai Digarap
Kamis, 24 Juli 2008
Jalur kereta api (KA) Patuguran-Purwokerto mendapat prioritas dalam proyek pembangunan rel ganda antara Cirebon-Kroya. Jalur sepanjang 34,897 km itu pembangunan rel gandanya sudah mulai dikerjakan.


Humas Satuan Kerja (Satker) Proyek Pembangunan Rel Ganda Cirebon-Kroya, Moh Yani didampingi Humas Daop V, Moch Fatcham kepada wartawan mengatakan, proyek rel ganda antara Cirebon-Kroya dibagi menjadi tiga segmen. Yakni Cirebon-Prupuk, Prupuk-Purwokerto dan Purwokerto-Kroya.

Dari tiga segmen tersebut, kata Yani, yang paling sibuk perjalanan kereta api, terutama malam hari adalah antara Prupuk-Purwokerto. Oleh karena itu, segmen Prupuk-Purwokerto diprioritaskan dalam pembangunan rel ganda jalur Cirebon-Kroya.

Akan tetapi karena keterbatasan anggaran, pada segmen Prupuk-Purwokerto sepanjang 75 km, sepur yang didahulukan pembangunan rel gandanya adalah antara Patuguran-Purwokerto sepanjang 34,897 km.

"Pembangunan rel ganda Patuguran-Prupuk dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yakni 2008 hingga Oktober 2009. Diharapkan bulan Oktober 2009 jalur rel ganda Patuguran-Purwokerto sudah bisa dioperasionalkan", jelasnya.

Medan Berat

Dia menambahkan, antara Patuguran-Purwokerto yang dikenal juga merupakan medan berat di Daop V, secara design geometrik dan trak, tidak ada bangunan lain selain jembatan KA. Akan tetapi dalam perjalanan sosialisasi pembebasan tanah, banyak masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah agar perlintasan sebidang sekaligus dibuat untuk tidak sebidang.

Enam Lokasi

Karena adanya masukan itu, maka di beberapa lokasi perlintasan jalan dan rel yang sebidang akhirnya dibangun underpass. "Ada enam lokasi underpass di sepanjang Patuguran-Purwokerto. Saat ini semuanya sudah selesai pembangunannya", ujarnya.

Menurut dia, masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah agar di perlintasan kereta dibuat underpass atau fly over cukup banyak. Akan tetapi tidak semua masukan diakomodasi. Hal itu disebabkan untuk membuat lintasan tak sebidang membutuhkan lahan yang harus dibebaskan lebih dahulu.

"Masalah pembebasan lahan sebenarnya bukan jadi alasan utama, tetapi yang paling utama karena dari manajemen hidrolika atau secara teknis tak bisa dikerjakan untuk underpass atau fly over", tandasnya.

Terkait dengan pembangunan rel ganda Patuguran-Purwokerto tersebut, mulai 10 Juni, JL KS Tubun ditutup sementara selama 4 bulan 20 hari. Penutupan jalan itu terpaksa dilakukan karena jembatan Karangsempu yang di ada di atas rel kereta di Jl KS Tubun ikut dibongkar. Jembatan tersebut akan ditinggikan dan dilebarkan sesuai dengan konstruksi rel ganda yang sedang dikerjakan.

"Selain ditinggikan dan dilebarkan, jembatan Karangsempu yang semula diapit dua tikungan, akan dibuat lurus agar lebih aman" jelasnya.(G23-55)

<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhiri >>

 
 
  PT. Dardela Yasa Guna - Jakarta - Indonesia © copyright 2006 - 2009