Who's Online
Ada 4 tamu sedang online


Our Partners
MGC
JTC
Nippon Koei
LAPI ITB
SMEC INTERNATIONAL


Jumlah Pengunjung



Artikel Favorit

 

 











 

 

home mail

Operator MRT Terbentuk Paling Lambat Tahun 2008
Rabu, 23 Mei 2007
Pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transportation (MRT) akan dimulai pada 2010. Diharapkan operator MRT atau MRT Company (MRTC) bisa terbentuk paling lambat tahun 2008.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pembangunan Pemda DKI Jakarta Nurfakih Wirawan usai rapat koordinasi sub komite persiapan pembangunan MRT di Gedung Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (23/5/2007).

"MRT Company atau MRTC sebagai operator akan dibentuk paling lambat April 2008," ujarnya.
Pembentukkan MRTC itu murni menjadi tanggung jawab Pemda DKI. "Prosesnya sekarang sedang mempersiapkan rekrutmen organisasi dan sebagainya," ujarnya.

Selain bertindak sebagai operator, MRTC ini juga berfungsi menangani tender pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pembangunan MRT. Rencananya, tiang pancang kontruksi MRT akan dilakukan pada Juni 2010.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Sugiadi Waluyo mengatakan untuk pemilihan konsultan pembangunan MRT sudah memasuki tahap prakualifikasi.
Ada 3 konsorsium yang akan dievaluasi yakni Pacific Consultant International, Nippon Kui, dan Katahira. "3 konsorsium itu terdiri dari 22 perusahaan lokal dan 10 perusahaan Jepang, tapi pemimpinnya Jepang semua," ujarnya.

Sumber : detik.com
Dephub Persiapkan Aturan Pelaksana Undang-Undang Perkeretaapian
Kamis, 10 Mei 2007
Departemen Perhubungan saat ini telah selesai mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkeretaapian seperti diamanatkan DPR saat disyahkannya Undang-Undang tersebut oleh DPR pada tanggal 28 Maret 2007. RPP tersebut berjumlah 3 RPP sedangkan RPM berjumlah 5 RPM

Dalam Undang-Undang Perkeretaapian yang baru ini, diatur secara rinci mengenai tatanan perkeretaapian nasional, pembinaan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian, rancang bangun dan rekayasa lalu lintas kereta api, angkutan, asuransi, ganti kerugian, peran serta masyarakat, pemeriksaan dan penelitian kecelakaan kereta api serta ketentuan pidana.Selain itu Undang-Undang ini juga, membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi pihak swasta baik nasional maupun asingserta pemerintah daerah untuk mengoperasikan kereta api yang selama ini dimonopoli oleh PT. KAI.


Baca selengkapnya...
Penentuan Lokasi Dermaga Penyeberangan
Rabu, 02 Mei 2007
Dasar penilaian maupun kriteria yang dipakai dalam pemilihan lokasi dermaga penyeberangan dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti berikut ini:

 1.  Kondisi Teknis Perairan
Kondisi perairan adalah kondisi terhadap parameter perairan terdiri dari antara lain gelombang, ruang gerak kapal, alur pelayaran, arus, pasang surut dan potensi sedimentasi.

2.  Kondisi Teknis Daratan
Yang termasuk kondisi daratan antara lain ketersediaan jalan, topografi, status lahan dan ketersediaan lahan untuk area pengembangan.

3.  Lingkungan dan Hinterland
Lokasi terletak di daerah yang strategis sehingga dapat memberi dampak sosial, ekonomi terhadap lingkungan dan wilayah belakang (hinterland).

4.  Keterpaduan Dengan Moda Transportasi Lain
Lokasi dapat dijangkau dengan mudah oleh moda transportasi lain yang telah tersedia maupun yang termasuk dalam pengembangan jangka panjang.

5.  Prasarana Penunjang
Kawasan pelabuhan memerlukan fasilitas pendukung antara lain ketersediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi dan terminal BBM.

6.  Rencana Tata Ruang Wilayah
Lokasi dermaga yang berada dalam kawasan pengembangan untuk transportasi sesuai dengan tata guna lahan yaitu peruntukan lahan dan peruntukan perairan.

 
Baca selengkapnya...
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhiri >>

 
 
  PT. Dardela Yasa Guna - Jakarta - Indonesia © copyright 2006 - 2014